Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Pernahkah Anda merasa dicurangi saat menimbang barang di pasar, atau merasa ada yang tidak beres dengan literan bensin di SPBU? Ribuan tahun lalu, Surat Hud (surat ke-11 dalam Al-Qur'an) sudah memberikan peringatan keras: "Kebangkrutan sebuah peradaban dimulai dari ketidakjujuran dalam timbangan dan korupsi yang merajalela."

Di tahun 2026, saat Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara dengan tata kelola ekonomi syariah dan perlindungan konsumen yang ketat, nilai-nilai dalam Surat Hud menjadi sangat relevan. Mari kita bedah bagaimana "Konstitusi Langit" ini telah menyerap ke dalam Undang-Undang kita!

1. Revolusi Kejujuran: Sempurnakan Takaran, Lindungi Dompet Rakyat!

Melalui kisah Nabi Syuaib di Ayat 84-85, Tuhan memerintahkan dengan sangat tegas: "Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka." Ini adalah hukum Keadilan Ekonomi yang absolut.

• Penerapannya dalam UU Indonesia: Di tahun 2026, perintah ini diperkuat melalui UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Setiap timbangan pedagang, alat ukur emas, hingga nozzle SPBU wajib melewati proses "tera ulang" secara digital oleh pemerintah. Jika ada yang sengaja mengurangi satu gram saja, mereka berhadapan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan sanksi berat bagi pelaku usaha nakal. Kejujuran adalah mata uang tertinggi di Indonesia saat ini.

2. Anti-Korupsi: "Istiqamah" atau Hancur Karena Kezaliman

Dalam Ayat 112-113, Allah memerintahkan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus (istiqamah) dan melarang kita mendukung para pelaku kezaliman. "Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka."

• Penerapannya dalam UU Indonesia: Istiqamah dalam bahasa birokrasi Indonesia tahun 2026 disebut sebagai Integritas. Hal ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pejabat publik dilarang keras menerima gratifikasi atau menyalahgunakan wewenang. Larangan "cenderung kepada orang zalim" juga tertuang dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana siapa pun yang membantu menyembunyikan harta korupsi (pencucian uang) akan ikut terseret hukum.

3. Pembangunan Berkelanjutan: Manusia Adalah "Manajer" Bumi, Bukan Perusak!

Ayat 61 menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari bumi dan menjadikan manusia sebagai "pengelolanya" (istamarakum fiha). Kita ditugaskan untuk membangun, bukan merusak.

• Penerapannya dalam UU Indonesia: Tugas sebagai "Manajer Bumi" ini diwujudkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di tahun 2026, pembangunan industri di Indonesia wajib mengikuti standar "Amandemen Hijau" dalam UU Cipta Kerja. Perusahaan yang merusak alam demi keuntungan sesaat dianggap telah melanggar mandat Ilahi untuk memakmurkan bumi dan akan dikenakan denda lingkungan yang sangat besar.

4. Hak Rakyat Atas Kesejahteraan: Jaminan Hidup yang Bermartabat

Surat Hud Ayat 6 menegaskan bahwa setiap makhluk yang melata di bumi telah dijamin rezekinya oleh Allah. Namun, jaminan ini membutuhkan sistem distribusi yang adil oleh pemimpin.

• Penerapannya dalam UU Indonesia: Kewajiban memfasilitasi "rezeki" bagi rakyat ini menjadi landasan Pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah Indonesia tahun 2026 menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran berbasis data terintegrasi, memastikan bahwa tidak ada rakyat yang terabaikan hak hidupnya.

5. Transparansi Tanpa Celah: Semua Akan Dimintai Pertanggungjawaban

Penutup Surat Hud di Ayat 123 mengingatkan bahwa segala rahasia di langit dan bumi kembali kepada Allah, dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan untuk diadili.

• Penerapannya dalam UU Indonesia: Prinsip pengawasan menyeluruh ini adalah ruh dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rakyat di tahun 2026 berhak tahu bagaimana uang pajak dikelola. Selain itu, audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan bahwa urusan administrasi negara dilakukan dengan jujur karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan.

Kesimpulan: Keadilan adalah Nafas Bangsa

Surat Hud mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam berdagang dan integritas dalam memimpin adalah harga mati bagi kemajuan sebuah bangsa. Dengan menaati aturan perlindungan konsumen dan menjaga integritas diri, kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia yang baik, tetapi juga menjalankan amanah suci untuk menjaga keharmonisan di muka bumi.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://pixnio.com/media/parrot-bird-cage-fence-feather
• Situs Resmi Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional: jdihn.go.id
• Informasi Perlindungan Konsumen: bpkn.go.id
• Layanan Informasi Kementerian Hukum dan HAM: kemenkumham.go.id
• Tafsir Al-Qur'an Digital Kemenag RI: quran.kemenag.go.id

Related Posts