Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah landasan hukum utama yang mengatur bagaimana negara Indonesia berinteraksi dengan dunia internasional. Di tahun 2026 ini, undang-undang tersebut tetap menjadi pedoman suci bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif. 

Berikut adalah rincian mendalam mengenai UU tersebut:

1. Definisi Politik Luar Negeri Indonesia

Undang-undang ini menegaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Prinsip "Bebas Aktif" di sini berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan dunia yang bersengketa (Bebas), namun tetap berkomitmen aktif menjaga perdamaian dunia (Aktif). 

2. Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik

UU ini mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap perwakilan diplomatik, baik itu: 

• Perwakilan RI di Luar Negeri: Pelindungan bagi diplomat dan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
• Perwakilan Asing di Indonesia: Kewajiban pemerintah RI untuk memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada diplomat asing di Indonesia sesuai dengan standar hukum internasional (Konvensi Wina).

3. Kewenangan Presiden dan Menteri Luar Negeri

• Presiden: Memegang kekuasaan tertinggi dalam hubungan luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional.
• Menteri Luar Negeri: Bertanggung jawab memimpin kementerian yang melaksanakan kebijakan tersebut serta melakukan koordinasi dengan semua lembaga negara terkait urusan internasional.

4. Perlindungan WNI di Luar Negeri 

Salah satu poin krusial yang tetap sangat relevan di tahun 2026 adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menghadapi masalah di negara lain. Ini mencakup perlindungan dari diskriminasi, pemenuhan hak-hak hukum, hingga bantuan pemulangan dalam kondisi darurat. 

5. Pemberian Suaka dan Pengungsi

UU ini juga menyentuh aspek kemanusiaan, di mana Presiden berwenang memberikan suaka kepada warga negara asing yang mencari perlindungan politik, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan kepentingan nasional. 

Citations

• JDIH Kementerian Luar Negeri RI - UU No. 37 Tahun 1999 – Salinan lengkap undang-undang dan peraturan turunannya.
• Portal Resmi Kementerian Luar Negeri RI – Informasi pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri terkini tahun 2026.
• Peraturan.bpk.go.id - UU 37/1999 – Basis data peraturan pusat terkait sejarah dan status legalitas hubungan luar negeri.
• Sekretariat Kabinet RI - Hubungan Internasional – Berita mengenai kebijakan strategis Presiden dalam diplomasi internasional.

Related Posts