Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

UU No. 13 Tahun 2011 adalah undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin. Di tahun 2026 ini, undang-undang tersebut tetap menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) dan menjalankan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Berikut adalah poin-poin krusial yang diatur dalam undang-undang ini:

1. Definisi dan Hak Fakir Miskin

Undang-undang ini mendefinisikan fakir miskin sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Mereka berhak mendapatkan:

• Kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan.
• Pelayanan kesehatan dan pendidikan.
• Akses kesempatan kerja dan berusaha.
• Perlindungan sosial dan pelayanan hukum. 

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Salah satu aspek paling relevan di tahun 2026 adalah mekanisme pendataan. UU ini mewajibkan adanya data terpadu yang akurat.

• Pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
• Data tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan nasional (seperti PKH atau BPNT). 

3. Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat

• Pemerintah Pusat & Daerah: Wajib menyelenggarakan penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
• Masyarakat: UU ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta, baik melalui donasi, pendampingan, maupun pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

4. Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Bansos

Poin tegas dalam UU ini adalah adanya ancaman sanksi pidana (Pasal 43) bagi:

• Setiap orang yang memalsukan data fakir miskin untuk mendapatkan bantuan.
• Setiap orang yang menyalahgunakan atau memotong dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin.

5. Relevansi di Tahun 2026

Di tahun 2026, implementasi UU ini diperkuat dengan teknologi digitalisasi bansos. Pemerintah kini menggunakan integrasi identitas digital untuk memastikan bahwa hak-hak fakir miskin yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2011 tersampaikan secara transparan dan mencegah terjadinya duplikasi data.

Citations

• JDIH Kementerian Sosial - UU No. 13 Tahun 2011 – Salinan teks lengkap undang-undang dan peraturan turunannya.
• Kementerian Sosial RI - Data Terpadu (DTKS) – Informasi mengenai mekanisme pendataan warga kurang mampu.
• Peraturan.bpk.go.id - UU 13/2011 – Database peraturan pusat terkait status hukum penanganan fakir miskin.
• Pusdatin Kesejahteraan Sosial – Statistik dan hasil verifikasi data kemiskinan terbaru tahun 2026.

Related Posts