Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Siapa sangka, surat yang kita baca minimal 17 kali sehari dalam salat ternyata bukan sekadar rangkaian doa. Surat Al-Fatihah adalah "Konstitusi Langit" yang menjadi fondasi dasar moralitas hukum di dunia. Di Indonesia, prinsip-prinsip dalam Al-Fatihah ini terserap secara halus namun kuat ke dalam Pancasila dan berbagai Undang-Undang.

Mari kita bedah bagaimana Al-Fatihah menuntun kita menjadi warga negara yang taat hukum sekaligus hamba yang beriman.

1. Fondasi Kedaulatan: Tuhan adalah Sumber Hukum Tertinggi

Dalam ayat pertama dan kedua (Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin), ditegaskan bahwa otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan.

• Penerapannya dalam UU: Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini artinya, tidak ada satu pun hukum di Indonesia, mulai dari UU Lalu Lintas hingga UU ITE, yang boleh melegalkan kemaksiatan atau bertentangan dengan nilai ketuhanan. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara adalah bentuk nyata dari pengakuan "Rabbil 'Alamin" dalam sistem bernegara.

2. Prinsip Humanity First: Hukum Harus Punya Hati

Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim (Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), mengajarkan bahwa hukum tidak boleh ditegakkan dengan kebencian, melainkan untuk memperbaiki keadaan.

• Penerapannya dalam UU: Di tahun 2026, prinsip Restorative Justice (Keadilan Restoratif) semakin diperkuat oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Hukum tidak lagi sekadar "menghukum", tapi menyembuhkan luka sosial. Hal ini juga tercermin dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, di mana negara wajib menyayangi fakir miskin dan anak terlantar, persis seperti tuntunan kasih sayang Tuhan dalam Al-Fatihah.

3. Anti-Korupsi: Kesadaran Akan Hari Pembalasan

Ayat keempat, Maliki Yaumiddin (Pemilik Hari Pembalasan), adalah alarm keras bagi setiap pejabat dan warga negara. Ayat ini bicara tentang Akuntabilitas.

• Penerapannya dalam UU: Kesadaran bahwa setiap sen uang rakyat akan dipertanggungjawabkan di akhirat maupun di dunia adalah inti dari UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika di akhirat ada "timbangan amal", maka di Indonesia kita mengenal audit BPK dan pengawasan KPK sebagai instrumen "hari pembalasan" bagi mereka yang menyelewengkan amanah.

4. Kontrak Sosial: Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Ayat kelima, Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in (Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan), mengajarkan kemandirian sekaligus ketergantungan pada sistem yang benar.

• Penerapannya dalam UU: Dalam bernegara, kita memiliki "kontrak sosial". Kita wajib taat pada aturan negara (sebagai bentuk ibadah/pengabdian sipil), dan sebagai imbalannya, kita berhak "meminta pertolongan" berupa perlindungan hukum dan pelayanan publik. Hal ini dijamin dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana negara wajib melayani rakyat dengan prima.

5. The Rule of Law: Konsistensi di Jalan yang Lurus

Ayat keenam dan ketujuh (Ihdinas Shiratal Mustaqim...) adalah permohonan agar kita tetap berada pada jalur yang benar (konstitusional) dan tidak menyimpang ke jalan kezaliman.

• Penerapannya dalam UU: "Jalan Lurus" dalam berbangsa adalah ketaatan pada konstitusi. UU di Indonesia mengatur agar pemimpin tidak bertindak sewenang-wenang (abuse of power). UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memastikan pejabat tetap di "jalan lurus" dan tidak mengambil keputusan yang merugikan rakyat secara sepihak.

Kesimpulan: Mengapa Ini Penting bagi Kita?

Memahami Al-Fatihah berarti memahami esensi menjadi warga negara yang baik. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang melakukan "sumpah setia" untuk menjadi pribadi yang jujur, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab—nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia di tahun 2026.

Citations

• CC0 1.0 Public Domain License. Source: https://pixnio.com/fauna-animals/dolphins/ocean-underwater-water-dolphin-swim-animal-head
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Source: https://kemkes.go.id/
• Konstitusi Negara: Situs Resmi Mahkamah Konstitusi RI
• Database Hukum Nasional: JDIH Nasional
• Kajian Tafsir: Kemenag RI - Qur'an Kemenag/

Related Posts