Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Surat Al-Ma’un (Barang-Barang yang Berguna) adalah surat yang sangat revolusioner karena mendefinisikan ulang kriteria "Pendusta Agama". Allah menegaskan bahwa ibadah ritual (seperti salat) menjadi tidak bernilai jika pelakunya mengabaikan keadilan sosial. Di Indonesia tahun 2026, nilai-nilai Al-Ma’un menjadi landasan moral utama bagi Perlindungan Kelompok Rentan, Anti-Korupsi, dan Etika Pelayanan Publik. 

1. Penjelasan Umum: Hukum Kepedulian Sosial dan Ibadah yang Bermakna

Secara filosofis, Al-Ma’un mengajarkan bahwa kesalehan sejati bersifat dua dimensi: hubungan dengan Tuhan (Hablum Minallah) dan dampak nyata bagi kemanusiaan (Hablum Minannas).

• Definisi Pendusta Agama (Ayat 1-3): Allah mengidentifikasi pendusta agama bukan sebagai orang yang tidak beriman secara verbal, melainkan mereka yang:
  1. Menghardik anak yatim.
  2. Tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin.
• Hukum Kritik Ibadah Ritual (Ayat 4-6): Kecaman terhadap orang-orang yang salat namun lalai (Sahun) dan berbuat ria (Yura’un). Salat mereka dianggap hanya formalitas karena tidak melahirkan empati sosial.
• Hukum Kebaikan Sederhana (Ayat 7): Menolak memberikan bantuan barang yang berguna (Al-Ma’un). Tuntunannya adalah Kemudahan dalam Menolong; kebaikan tidak harus besar, yang penting bermanfaat. 

2. Penjelasan Khusus: Kaitan dengan UU di Indonesia (Edisi 2026)

Pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dalam Surat Al-Ma’un telah diterjemahkan menjadi kewajiban negara dan larangan hukum di Indonesia:

A. Perlindungan Anak Yatim & UU Perlindungan Anak

Tindakan "menghardik anak yatim" dalam ayat 2 mencakup segala bentuk kekerasan dan pengabaian.

• Kaitan Hukum: Indonesia menjamin hak anak melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menghardik, menyiksa, atau mengeksploitasi anak yatim adalah tindak pidana serius. Sesuai tuntunan Al-Ma’un, negara melalui Kementerian Sosial wajib menyediakan fasilitas asuhan dan biaya pendidikan bagi anak yatim piatu agar mereka tidak terlantar.

B. Pengentasan Kemiskinan & UU Penanganan Fakir Miskin

Kecaman terhadap yang "tidak mendorong memberi makan orang miskin" (ayat 3) adalah dasar dari jaminan sosial.

• Kaitan Hukum: UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran guna pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Di tahun 2026, pejabat publik yang memotong dana bantuan sosial (bansos) tidak hanya melanggar UU Tipikor, tetapi secara spiritual dikategorikan sebagai "pendusta agama" menurut Al-Ma’un.

C. Etika Pelayanan Publik & UU Pelayanan Publik (UU 25/2009)

Sifat ria (pamer/formalitas) dan mempersulit bantuan (al-ma’un) dilarang dalam birokrasi.

• Kaitan Hukum: Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara negara dilarang mempersulit masyarakat. Sifat "enggan menolong dengan barang berguna" dalam birokrasi disebut sebagai Maladministrasi. Aparat yang bekerja hanya untuk pencitraan (ria) tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat melanggar kode etik ASN (UU No. 20 Tahun 2023).

D. Akuntabilitas Filantropi & UU Pengelolaan Zakat

Spirit Al-Ma’un adalah transparansi dalam kepedulian sosial.

• Kaitan Hukum: Agar pengelolaan donasi untuk yatim dan miskin tidak disalahgunakan (ria/korupsi), Indonesia mengatur lembaga sosial melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setiap lembaga wajib diaudit oleh Kementerian Agama dan akuntan publik untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak dan tidak digunakan untuk pamer kekuasaan.

Kesimpulan & Referensi Utama

Surat Al-Ma’un mengajarkan bahwa Ibadah tanpa Keadilan Sosial adalah Kepalsuan. Di Indonesia tahun 2026, ketaatan pada nilai ini diwujudkan dengan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, perlindungan anak yatim yang maksimal, dan pelayanan publik yang tulus tanpa hambatan birokrasi.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI - Surat Al-Ma'un.
• JDIH BPK RI - UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
• Kementerian Sosial RI - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Ombudsman RI - Pengawasan Pelayanan Publik.

Related Posts