Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Surat Al-Kafirun (Orang-orang Kafir) adalah manifesto agung tentang Kebebasan Beragama dan Toleransi Berbasis Ketegasan Aqidah. Surat ini turun sebagai jawaban atas tawaran kompromi ibadah dari kaum musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia tahun 2026, nilai-nilai Al-Kafirun menjadi ruh bagi Moderasi Beragama dan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi warga negara dalam berkeyakinan.

1. Penjelasan Umum: Hukum Toleransi dan Batasan Kompromi

Secara filosofis, Al-Kafirun mengajarkan bahwa toleransi sejati tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menghormati perbedaan tanpa harus ikut serta.

• Pemisahan Identitas yang Tegas (Ayat 1-3): Allah memerintahkan untuk menyeru dengan jelas bahwa ada perbedaan mendasar dalam apa yang disembah. Tuntunannya adalah Kejujuran Teologis; mengakui perbedaan secara terbuka adalah langkah awal toleransi yang sehat.
• Hukum Anti-Sinkretisme (Ayat 4-5): Penegasan berulang bahwa "aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah". Tuntunannya adalah Integritas Keyakinan; toleransi bukan berarti sinkretisme (pencampuradukan ajaran) atau ikut serta dalam ritual agama lain demi menyenangkan manusia.
• Hukum Kebebasan Beragama (Ayat 6): "Lakum dinukum waliyadin" (Bagimu agamamu, bagiku agamaku). Tuntunannya adalah Koeksistensi Damai; memberikan ruang penuh bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan dan gangguan. 

2. Penjelasan Khusus: Kaitan dengan UU di Indonesia (Edisi 2026)

Prinsip "Lakum Dinukum Waliyadin" dalam Surat Al-Kafirun telah tertuang secara komprehensif dalam instrumen hukum positif di Indonesia untuk menjaga persatuan:

A. Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama (UUD 1945)

Ayat 6 adalah landasan moral bagi kebebasan berkeyakinan di Indonesia.

• Kaitan Hukum: Hal ini dijamin secara mutlak dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Kalimat "Bagimu agamamu" berarti negara dilarang memaksa warga negara untuk berpindah keyakinan atau menghalangi ibadah mereka.

B. Moderasi Beragama & UU Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)

Prinsip menghargai perbedaan tanpa mencampuri urusan ibadah adalah inti dari moderasi.

• Kaitan Hukum: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Di tahun 2026, Kementerian Agama memperkuat program Moderasi Beragama guna mencegah ekstrimisme sambil tetap menjaga keteguhan iman masing-masing sesuai spirit Al-Kafirun.

C. Larangan Penodaan Agama & KUHP Nasional (UU 1/2023)

Penegasan identitas dalam Al-Kafirun menuntut adanya rasa hormat antar umat beragama.

• Kaitan Hukum: Untuk mencegah konflik akibat ejekan terhadap keyakinan lain, Indonesia mengatur tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Menghina atau menodai ajaran agama lain melanggar prinsip "bagimu agamamu" karena menunjukkan ketidakmampuan untuk menghormati ruang keyakinan orang lain secara damai.

D. Larangan Paksaan dalam Beragama

Surat Al-Kafirun turun karena adanya upaya pemaksaan kompromi.

• Kaitan Hukum: Segala bentuk paksaan untuk memeluk suatu agama atau meninggalkan suatu agama dilarang oleh hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai Al-Kafirun bahwa urusan iman adalah pilihan pribadi yang bebas dari intervensi kekuasaan atau intimidasi pihak mana pun.

Kesimpulan & Referensi Utama

Surat Al-Kafirun mengajarkan bahwa Toleransi adalah Menghormati, Bukan Mengikuti. Di Indonesia tahun 2026, ketaatan pada nilai ini diwujudkan dengan menjaga kemurnian ibadah masing-masing sambil tetap hidup rukun berdampingan sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum. 

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI - Surat Al-Kafirun.
• Mahkamah Konstitusi RI - UUD 1945.
• JDIH BPK RI - UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• JDIH Sekretariat Negara - UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).

Related Posts