.png "Choirul Takdir Syahputra")
Surat Al-Insyiqaq (Terbelah) menggambarkan momen ketika alam semesta kehilangan keteraturannya dan memasuki fase Audit Total. Jika Surat Al-Mutaffifin membahas kecurangan saat transaksi, Al-Insyiqaq membahas tentang "Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban" (LPJ) akhir hayat. Di Indonesia tahun 2026, prinsip ini sangat selaras dengan transparansi data dan akuntabilitas hukum.
1. Penjelasan Umum: Hukum Ketaatan dan Audit Amal
Surat ini memberikan gambaran tentang bagaimana manusia akan menghadapi hasil dari setiap keputusan yang mereka buat di dunia.
- Hukum Ketaatan Alam (Ayat 1-5): Langit terbelah dan Bumi diratakan setelah "mendengarkan" perintah Tuhannya. Tuntunannya adalah Kepatuhan Mutlak pada aturan. Jika alam saja patuh pada hukum penciptanya, maka manusia sebagai subjek hukum seharusnya lebih patuh.
- Hukum Pertanggungjawaban Individu (Ayat 7-12): Manusia terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang menerima catatan amal dari tangan kanan (hisab yang mudah) dan mereka yang menerima dari belakang punggung (celaka). Tuntunannya adalah Akuntabilitas Personal; setiap orang memegang "berkas" nasibnya sendiri.
- Hukum Perubahan Fase (Ayat 16-19): Allah bersumpah demi cahaya merah di waktu senja dan malam. Ini menggambarkan bahwa manusia akan melalui "tingkat demi tingkat" (Thabaqan 'an Thabaq). Tuntunannya adalah Evolusi Tanggung Jawab; semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula ujian dan pertanggungjawabannya.
2. Penjelasan Khusus: Kaitan dengan UU di Indonesia (Edisi 2026)
Narasi "penerimaan buku catatan" dalam Al-Insyiqaq memiliki kemiripan sistemik dengan mekanisme pembuktian dan akuntabilitas dalam hukum Indonesia:
A. Transparansi Laporan & UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)
Dalam Al-Insyiqaq, semua perbuatan dibuka dan diserahkan dalam bentuk kitab/buku.
- Kaitan Hukum: Prinsip ini adalah roh dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyerahkan "catatan amalnya" (laporan kinerja dan keuangan) kepada rakyat. Ketertutupan informasi dianggap sebagai bentuk "penerimaan catatan dari belakang punggung" yang mencirikan ketidakjujuran administrasi.
B. Audit Digital & UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)
Ayat 7-8 menjelaskan tentang pemeriksaan yang cepat (Hisaban Yasira) bagi mereka yang catatannya bersih.
- Kaitan Hukum: Di tahun 2026, sistem audit Indonesia berbasis digital. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE), sertifikat elektronik dan tanda tangan digital menjadi "buku catatan" yang sah secara hukum. Keaslian data ini memastikan proses hukum (hisab duniawi) berjalan transparan, cepat, dan sulit dimanipulasi oleh pihak yang ingin berbuat curang.
C. Sistem Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) & UU Tipikor
Menerima catatan dari "belakang punggung" melambangkan rasa malu dan upaya menyembunyikan kejahatan.
- Kaitan Hukum: Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, pejabat wajib melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Pejabat yang menyembunyikan aset (seperti menerima catatan dari belakang) akan berhadapan dengan pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Di hadapan hukum, "buku laporan" yang tidak sinkron dengan kenyataan adalah bukti pelanggaran.
D. Hukum Kepastian Waktu (Asas Legalitas)
Ayat 1-2 menekankan bahwa kiamat terjadi ketika "telah tiba waktunya".
- Kaitan Hukum: Hal ini selaras dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 KUHP (UU 1/2023). Sebuah hukuman tidak bisa dijatuhkan jika aturannya belum ada. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap manusia tahu "catatan" apa yang sedang mereka tulis saat ini agar tidak menyesal di hari "audit" nanti.
Kesimpulan & Referensi Utama
Surat Al-Insyiqaq mengajarkan bahwa hidup adalah proses penyusunan Berkas Perkara yang akan kita baca sendiri nantinya. Di Indonesia, undang-undang disusun agar setiap warga negara dan pejabat memiliki "catatan bersih" melalui transparansi dan kepatuhan hukum, guna menghindari "kehancuran" reputasi dan sanksi pidana.
Citations
- CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
- Tafsir Al-Qur'an Digital - Surat Al-Insyiqaq.
- JDIH Kominfo - UU ITE Terbaru 2024.
- Portal LHKPN KPK - Transparansi Kekayaan Pejabat.
- Database Peraturan BPK - UU Keterbukaan Informasi Publik.
.png "Choirul Takdir Syahputra")
Posting Komentar