Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Surat Al-Fil (Gajah) mengabadikan peristiwa heroik ketika Allah menggagalkan upaya Abrahah, penguasa Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Di balik narasinya, surat ini menyimpan hukum tentang Kedaulatan Wilayah, Perlindungan Tempat Suci, dan Kekalahan bagi Agresor. Di Indonesia tahun 2026, nilai-nilai Al-Fil menjadi pilar moral dalam menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan antarumat beragama. 

1. Penjelasan Umum: Hukum Pertahanan dan Keajaiban Perlindungan

Secara filosofis, Al-Fil mengajarkan bahwa kekuatan material sehebat apa pun akan hancur jika digunakan untuk tujuan yang tidak sah (kezaliman).

• Hukum Penggagalan Tipu Daya (Ayat 1-2): Allah bertanya, "Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?". Tuntunannya adalah Keadilan Ilahi; rencana jahat untuk menghancurkan simbol kebenaran akan dipatahkan oleh kekuatan yang lebih besar.
• Hukum Pertahanan Udara/Luar Biasa (Ayat 3-4): Allah mengirim burung Ababil yang melemparkan batu Sijjil (tanah yang terbakar). Tuntunannya adalah Kekuatan Tak Terduga; perlindungan terhadap kedaulatan seringkali datang dari jalan yang tidak disangka-sangka.
• Hukum Kehancuran Total (Ayat 5): Pasukan penyerang dijadikan seperti "daun-daun yang dimakan ulat". Tuntunannya adalah Efek Jera (Deterrent Effect); setiap pelanggaran terhadap kedaulatan dan tempat suci akan membawa kehancuran hina bagi pelakunya.

2. Penjelasan Khusus: Kaitan dengan UU di Indonesia (Edisi 2026)

Strategi pertahanan dan penghormatan terhadap tempat suci dalam Al-Fil tercermin dalam regulasi hukum positif di Indonesia:

A. Pertahanan Kedaulatan Negara & UU Pertahanan (UU 3/2002)

Abrahah adalah simbol agresor asing yang mencoba mengganggu kedaulatan sebuah wilayah suci.

• Kaitan Hukum: Indonesia menjamin pertahanan negara melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebagaimana Allah menjaga Ka'bah, negara melalui TNI berkewajiban menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman militer maupun non-militer asing, guna memastikan "ka'bah-ka'bah" kedaulatan bangsa tetap tegak.

B. Perlindungan Rumah Ibadah & UU HAM (UU 39/1999)

Peristiwa Al-Fil berpusat pada perlindungan Ka'bah sebagai pusat ibadah.

• Kaitan Hukum: Di Indonesia, perlindungan terhadap rumah ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah. Tindakan perusakan atau penyerangan terhadap rumah ibadah agama apa pun di Indonesia adalah kejahatan serius yang diancam pidana sesuai KUHP Nasional (UU 1/2023).

C. Pengamanan Obyek Vital Nasional (Keppres 63/2004)

Ka'bah pada saat itu adalah obyek vital paling berharga bagi masyarakat Arab.

• Kaitan Hukum: Di Indonesia, tempat-tempat strategis dan bersejarah dilindungi sebagai Obyek Vital Nasional berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 2004. Perlindungan berlapis terhadap fasilitas negara dan tempat ibadah bersejarah mencerminkan nilai Al-Fil bahwa tempat-tempat bernilai tinggi harus memiliki pengamanan maksimal dari gangguan pihak mana pun.

D. Hukum Perang dan Larangan Agresi

Kegagalan Abrahah mengajarkan bahwa agresi militer tanpa dasar yang sah ditolak oleh norma alam dan internasional.

• Kaitan Hukum: Indonesia sebagai negara hukum menentang segala bentuk penjajahan dan agresi. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Semangat Al-Fil menginspirasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk selalu menentang tindakan semena-mena negara kuat terhadap tempat-tempat suci atau kedaulatan negara lain di dunia.

Kesimpulan & Referensi Utama

Surat Al-Fil mengajarkan bahwa Kesombongan Kekuatan akan Tumbang oleh Kebenaran. Di Indonesia, ketaatan pada nilai ini diwujudkan dengan penguatan sistem pertahanan rakyat semesta dan jaminan keamanan bagi setiap rumah ibadah, guna menciptakan kedamaian yang kokoh di seluruh nusantara.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI - Surat Al-Fil.
• JDIH BPK RI - UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
• JDIH Sekretariat Negara - UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).
• Kementerian Agama RI - Regulasi Moderasi Beragama dan Rumah Ibadah.

Related Posts