Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Pernahkah Anda merasa "dicurangi" saat membeli sembako, atau geram melihat oknum pejabat yang memanipulasi laporan keuangan demi memperkaya diri? Jauh sebelum adanya undang-undang perlindungan konsumen, Al-Qur'an telah mengeluarkan Surat Al-Mutaffifin sebagai peringatan "kartu merah" bagi para pelaku kecurangan ekonomi.

Di tahun 2026 ini, pesan surat tersebut ternyata bernapas dalam pasal-pasal hukum positif di Indonesia. Mari kita bedah bagaimana "Konstitusi Langit" ini bekerja sama dengan Hukum Negara untuk memberantas para penipu!

1. Penjelasan Umum: Hukum Kejujuran Mutlak

Al-Mutaffifin secara bahasa berarti "orang-orang yang mengurangi takaran". Surat ini adalah manifesto tentang keadilan distributif.

• Standar Ganda yang Terlarang (Ayat 1-3): Allah mengecam keras orang yang minta haknya dipenuhi secara maksimal (Full-service), namun saat harus menunaikan kewajiban kepada orang lain, mereka justru menguranginya. Ini adalah akar dari segala kerusakan moral di pasar.
• Audit Terbesar di "Hari yang Besar" (Ayat 4-6): Surat ini mengingatkan bahwa setiap gram yang dikurangi, setiap rupiah yang dikorupsi, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan "Tuhan Semesta Alam". Tuntunannya adalah Akuntabilitas Tanpa Celah.
• Sijjin vs Illiyyin: Database Tak Terbantahkan (Ayat 7-21): Kejahatan dicatat dalam Sijjin (buku catatan hitam di tempat yang sempit), sementara kejujuran dalam Illiyyin. Ini mengajarkan bahwa Rekam Jejak (Track Record) adalah segalanya.

2. Penjelasan Khusus: Relevansi dengan UU di Indonesia (Update 2026)

Bagaimana hukum di Indonesia "menerjemahkan" peringatan Surat Al-Mutaffifin ke dalam aturan yang mengikat? Berikut rinciannya:

A. Perang Melawan Mafia Dagang (UU Perlindungan Konsumen)

Allah bersumpah "Celakalah bagi orang-orang yang curang!".

• Kaitan Hukum: Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan mengurangi takaran, mengubah label kedaluwarsa, atau memanipulasi berat bersih adalah pelanggaran pidana. Pasal 8 secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Di tahun 2026, pengawasan melalui e-commerce dan pasar fisik semakin diperketat selaras dengan nilai keadilan ini.

B. Integritas Timbangan (UU Metrologi Legal)

Ayat 2-3 secara eksplisit menyebutkan Mikyal (takaran) dan Mizan (timbangan).

• Kaitan Hukum: Indonesia menjamin keadilan ini melalui UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Setiap alat ukur di pasar wajib melalui proses Tera dan Tera Ulang oleh Dinas Perdagangan. Pedagang yang merusak segel timbangan untuk mencurangi pembeli dapat diseret ke meja hijau, sejalan dengan perintah Al-Mutaffifin untuk menegakkan timbangan dengan adil.

C. Koruptor & "Buku Catatan Hitam" (UU Tipikor)

Istilah Sijjin sebagai catatan bagi penduraka sangat relevan dengan transparansi penegakan hukum.

• Kaitan Hukum: Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bentuk modern dari Mutaffifin. Melalui UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), negara mencatat setiap pelaku korupsi dalam Database Rekam Jejak Narapidana di KPK. Sekali masuk dalam "catatan hitam" (Sijjin duniawi), seseorang akan kehilangan hak politik dan sosialnya.

D. Persaingan Usaha yang Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)

Ayat 29-32 mengisahkan bagaimana orang jahat menertawakan orang jujur.

• Kaitan Hukum: Dalam dunia bisnis, sering kali pelaku usaha jujur "ditertawakan" atau disingkirkan oleh praktek monopoli. UU No. 5 Tahun 1999 hadir untuk memastikan tidak ada pemain besar yang berbuat curang (predatory pricing) untuk mematikan pedagang kecil.

Kesimpulan & Referensi Utama

Surat Al-Mutaffifin adalah pengingat bahwa Ekonomi yang Berkah adalah Ekonomi yang Jujur. Negara melalui undang-undangnya telah menyediakan jalur bagi kita untuk melaporkan setiap bentuk kecurangan. Menjadi jujur bukan hanya soal pahala, tapi soal menjaga keberlangsungan bangsa dari kehancuran sistemik.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Tafsir Al-Quran Kemenag RI - Surat Al-Mutaffifin.
• JDIH BPK RI - UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen).
• Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan RI.
• Hukumonline - Sanksi Bagi Pedagang Curang.

Related Posts