Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Pernahkah Anda membayangkan langit berubah menjadi gelap karena kabut asap tebal yang membuat sesak napas dan kepanikan massal? Fenomena mencekam ini bukan sekadar adegan film post-apocalyptic, melainkan sebuah peringatan nyata yang tertulis dalam Surat Ad-Dukhan (surat ke-44).

Namun, tahukah Anda bahwa "Dukhan" atau kabut asap dalam Al-Qur'an bukan hanya soal bencana alam? Surat ini menyimpan rahasia besar tentang tanggung jawab ekologi, batas kekuasaan penguasa, hingga kepastian hukum di sebuah negara. Mari kita bedah bagaimana Surat Ad-Dukhan menjadi "alarm" bagi berbagai Undang-Undang di Indonesia!

1. Ancaman Dukhan: Polusi Udara Bukan Masalah Sepele!

Nama "Ad-Dukhan" diambil dari ayat 10-11 yang menggambarkan kabut asap pedih yang menutupi manusia. Secara teologis, ini adalah peringatan bagi bangsa yang mengabaikan tanda-tanda kerusakan alam.

• Penjelasan Detail: Lingkungan hidup bukan hanya komoditas, melainkan titipan yang jika dirusak akan berbalik menjadi azab (bencana) bagi manusia.
• Koneksi UU Indonesia: Di Indonesia tahun 2026, perlindungan udara bersih menjadi prioritas utama. Hal ini diatur sangat ketat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap perusahaan atau individu yang menyebabkan pencemaran udara masif (seperti pembakaran hutan/Karhutla) dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda berat. Surat Ad-Dukhan mengingatkan kita bahwa mengabaikan udara bersih sama saja dengan mengundang kehancuran bangsa.

2. Belajar dari Firaun: Jabatan Ada Batasnya!

Surat Ad-Dukhan (ayat 17-33) menceritakan kembalinya kisah kehancuran Firaun. Mengapa diulang? Karena Firaun adalah simbol pemimpin yang merasa dirinya di atas hukum (above the law) dan bertindak otoriter terhadap kaum yang dianggapnya lemah (Bani Israil).

• Penjelasan Detail: Kekuasaan seringkali membuat manusia lupa diri (musrifin). Tanpa pengawasan, kekuasaan akan berubah menjadi penindasan.
• Koneksi UU Indonesia: Indonesia mencegah lahirnya "Firaun-Firaun baru" melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah Negara Hukum. Secara operasional, hal ini dijaga oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat menyalahgunakan wewenang. Surat Ad-Dukhan memberi pesan: sehebat apa pun seorang penguasa, ia akan "tenggelam" jika melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

3. Syarat Mutlak Pemimpin: Harus "Amin" (Terpercaya)

Nabi Musa dalam ayat 18 berseru: "Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya (Amin) bagimu." Sifat Amin adalah harga mati bagi setiap pemegang amanah.

• Penjelasan Detail: Kepemimpinan tanpa integritas hanya akan melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
• Koneksi UU Indonesia: Standar integritas ini diformalkan melalui UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di Indonesia, pejabat wajib jujur dan transparan melalui sistem LHKPN di KPK. Menjadi pemimpin yang Amin bukan hanya tuntutan moral Surat Ad-Dukhan, tapi syarat sah secara hukum di Indonesia.

4. Kepastian Hukum: Tidak Ada Dosa yang Terlewat!

Ayat 40 menyatakan bahwa "Hari Keputusan" adalah waktu yang telah dijanjikan bagi semua. Tidak ada diskriminasi dalam pengadilan Tuhan.

• Penjelasan Detail: Hukum harus memiliki kepastian (certainty). Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab.
• Koneksi UU Indonesia: Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di Indonesia, setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan (KUHP/KUHAP) untuk memastikan bahwa "hari keputusan" di pengadilan didasarkan pada bukti yang sah, tanpa pandang bulu.

5. Alam Bukan Mainan: Eksploitasi Berlebihan Adalah Pelanggaran

Dalam ayat 38-39, Allah menegaskan bahwa bumi dan langit tidak diciptakan dengan main-main, melainkan dengan tujuan yang benar (bil-haqq).

• Penjelasan Detail: Alam semesta memiliki sistem hukumnya sendiri (Sunnatullah). Merusak keseimbangan alam berarti melanggar tujuan penciptaan.
• Koneksi UU Indonesia: Nilai ini menjadi dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan prinsip berkelanjutan. Pengelolaan SDA yang asal-asalan demi keuntungan sesaat adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara dan tuntunan Surat Ad-Dukhan.

Kesimpulan

Surat Ad-Dukhan mengajarkan kita bahwa keberlanjutan sebuah peradaban bergantung pada tiga hal: Udara yang bersih (Lingkungan), Pemimpin yang terpercaya (Integritas), dan Hukum yang pasti (Keadilan). Dengan menaati Undang-Undang di Indonesia, kita sebenarnya sedang berusaha menghalau "kabut asap" kehancuran dan menjemput rahmat Tuhan bagi bangsa ini.

Citations

• CC0 1.0 Public Domain License. Source: https://pxhere.com/id/photo/1435821
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Regulasi Pengendalian Pencemaran Udara.
• Kementerian Hukum dan HAM RI: Portal Informasi Hukum dan Administrasi Pemerintahan.
• Komnas HAM RI: Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Sehat.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Integritas Penyelenggara Negara.
• Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab (Bedah Makna Peringatan dalam Surat Ad-Dukhan).

Related Posts