.png "Choirul Takdir Syahputra")
Pernahkah Anda merasa kesal saat melihat kekayaan hanya berputar di lingkaran itu-itu saja? Atau merasa khawatir dengan stabilitas bangsa akibat bisikan-bisikan pengkhianatan dari dalam? Jauh sebelum para ahli ekonomi dunia merumuskan teori redistribusi kekayaan, Surat Al-Hasyr telah meletakkan batu pertama bagi sistem negara yang berkeadilan: Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja.
Memasuki Januari 2026, Indonesia tengah gencar melakukan transformasi ekonomi inklusif dan penguatan kedaulatan siber. Siapa sangka, instrumen hukum yang digunakan pemerintah saat ini sejalan dengan napas Surat Al-Hasyr. Mari kita bedah bagaimana "Hukum Pengusiran" ini menjaga dompet dan keamanan kita!
1. Perang Melawan Monopoli: Harta untuk Semua (Ayat 7)
Ayat 7 Surat Al-Hasyr memberikan mandat yang sangat tegas: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ini adalah deklarasi perang terhadap ketimpangan ekonomi.
- Penerapan di Indonesia 2026: Prinsip ini menjadi fondasi bagi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Di tahun 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang lebih luas untuk mengawasi raksasa teknologi agar tidak mematikan UMKM.
- Analisis Hukum: Sebagaimana Surat Al-Hasyr mengatur pembagian harta negara secara inklusif, pemerintah di tahun 2026 memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi digital harus membuka akses bagi masyarakat luas, bukan hanya memanjakan pemilik modal besar.
2. Kedaulatan Negara: Waspada Musuh dalam Selimut (Ayat 11-12)
Surat ini menceritakan tentang kaum munafik yang bersekongkol dengan musuh negara. Ini adalah peringatan tentang pentingnya loyalitas dan keamanan internal.
- Keamanan Nasional 2026: Implementasi ini terlihat dalam penguatan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Di awal tahun 2026, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperketat pengawasan terhadap sabotase data dan infiltrasi asing.
- Detail Khusus: Peringatan Al-Hasyr tentang konspirasi internal kini diterjemahkan secara hukum melalui pemantauan ketat terhadap Spionase Digital dan Pengkhianatan Siber. Negara bertindak tegas untuk memastikan stabilitas nasional tidak digerogoti oleh pihak-pihak yang tampak setia namun berkolaborasi dengan kekuatan yang merusak NKRI.
3. "Itsar": Etika Sosial di Atas Kepentingan Pribadi (Ayat 9)
Surat Al-Hasyr memuji kaum Ansar yang memiliki sifat Itsar—mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri sedang dalam kesulitan.
- Filantropi Hukum 2026: Nilai ini menginspirasi kebijakan subsidi silang dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Melalui Kementerian Sosial, program jaring pengaman sosial tahun 2026 mengedepankan semangat gotong royong nasional.
- Implementasi: Mereka yang memiliki kelebihan harta didorong (melalui pajak dan zakat) untuk "mendahulukan" hak-hak masyarakat rentan, sebuah praktik nyata dari etika sosial yang diajarkan 14 abad lalu.
4. Muhasabah Bangsa: Perencanaan Masa Depan (Ayat 18)
"Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." (Ayat 18).
- Sistem Perencanaan Nasional: Ayat ini adalah dasar filosofis dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Aksi 2026: Di tahun 2026, Bappenas mewajibkan setiap rencana pembangunan harus didasarkan pada evaluasi (muhasabah) data masa lalu yang akurat untuk memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan demi "hari esok" yang lebih baik.
Kesimpulan: Menuju Indonesia yang Adil dan Berdaulat
Surat Al-Hasyr memberikan pelajaran berharga bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang ekonominya merata, keamanannya terjaga dari pengkhianatan, dan perencanaannya matang. Indonesia di tahun 2026 terus berupaya menyerap nilai-nilai ketuhanan ini ke dalam kebijakan publik demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Citations
- CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
- Database Peraturan JDIH Nasional - Salinan UU Persaingan Usaha.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) - Keamanan Kedaulatan.
- Kementerian PPN/Bappenas - Perencanaan Strategis.
.png "Choirul Takdir Syahputra")
Posting Komentar