Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa negara harus ikut campur mengatur orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib? Atau mengapa fenomena klenik di media sosial kini mulai diawasi ketat oleh hukum? Jauh sebelum para ahli hukum modern merumuskan pasal-pasal perlindungan warga dari penipuan bermodus supranatural, Surat Al-Jin telah menetapkan batas tegas: Interaksi yang salah dengan dimensi gaib hanya akan menambah beban penderitaan dan kesesatan manusia.

Memasuki Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan hukum pidana nasional yang baru secara penuh. Siapa sangka, nilai-nilai dalam "Surat Para Jin" ini kini menjadi roh bagi pasal-pasal perlindungan warga dari praktik perdukunan dan penipuan klenik. Mari kita bedah bagaimana Surat ini menjaga akal sehat dan dompet Anda!

1. Larangan Perdukunan: Perlindungan dari "Rahaqa" (Ayat 6)

Dalam Surat Al-Jin ayat 6, Allah SWT menjelaskan bahwa praktik manusia meminta perlindungan kepada jin hanya akan menambah rahaqa (beban ketakutan, kesusahan, dan kesesatan).

• Penerapan di Indonesia 2026: Prinsip perlindungan dari kesengsaraan akibat praktik gaib ini kini diatur secara tegas dalam Pasal 252 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).
• Analisis Hukum: Per Januari 2026, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik bagi orang lain, dapat dipidana. Negara hadir untuk memutus rantai "Rahaqa" yang disebut dalam Al-Qur'an, memastikan warga negara terlindungi dari eksploitasi dukun palsu dan penipu bermodus spiritual.

2. Kesucian Tempat Ibadah: Milik Tuhan, Bukan Komoditas (Ayat 18)

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah." (Ayat 18).

• Implementasi di Indonesia 2026: Penegasan ini selaras dengan Pasal 29 UUD 1945 dan berbagai regulasi dari Kementerian Agama RI.
• Kaitan Hukum: Negara menjamin tempat ibadah digunakan sesuai fungsinya yang suci. Di tahun 2026, pemerintah memperketat pengawasan agar rumah ibadah tidak disalahgunakan untuk praktik-praktik yang mengarah pada kesyirikan, penipuan publik, atau penyebaran paham yang merusak kerukunan, menjaga integritas masjid sebagai institusi pemurnian tauhid.

3. Perang Melawan Ramalan Palsu di Media Sosial (Ayat 26-27)

Surat Al-Jin menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui hal gaib, dan Dia tidak memperlihatkannya kepada siapa pun kecuali Rasul yang diridai-Nya.

• Etika Digital 2026: Tuntunan ini menjadi landasan moral bagi penegakan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024).
• Aksi Nyata: Di tahun 2026, kepolisian siber secara proaktif menindak konten-konten disinformasi yang menjanjikan ramalan nasib atau kesuksesan instan melalui persekutuan gaib dengan tujuan menipu (fraud). Penegasan Al-Jin bahwa ilmu gaib adalah hak prerogatif Tuhan menginspirasi hukum untuk menjaga masyarakat dari narasi "pintar-pintar gaib" yang merugikan secara materi.

4. Tanggung Jawab atas Pilihan Hidup (Ayat 14)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap makhluk (termasuk jin) memiliki pilihan: menjadi muslim yang mencari kebenaran atau menjadi qasithun (penyimpang) yang menjadi bahan bakar neraka.

• Pertanggungjawaban Pidana 2026: Nilai ini mencerminkan asas utama dalam KUHP Baru 2026, yaitu setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan secara sadar.
• Detail Hukum: Hukum Indonesia tidak menerima alasan "kerasukan" atau "disuruh jin" sebagai pembelaan atas tindak kriminal. Sebagaimana Surat Al-Jin menekankan kehendak bebas dalam memilih jalan hidup, hukum nasional 2026 menuntut setiap orang bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya di depan meja hijau.

Kesimpulan: Akal Sehat Sebagai Landasan Iman dan Hukum

Surat Al-Jin mengajarkan kita bahwa dunia gaib memang ada, namun manusia diberikan akal dan hukum untuk tidak terperosok ke dalamnya secara salah. Indonesia di tahun 2026 terus berupaya membangun peradaban yang rasional dan bermartabat dengan cara memberantas praktik penipuan berbasis klenik. Dengan menjauhi dukun dan percaya pada kebenaran hukum, kita sebenarnya sedang mempraktikkan kemurnian tauhid yang diajarkan dalam Surat Al-Jin.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Database Peraturan JDIH Nasional - Salinan KUHP Baru 2026.
• Kementerian Agama RI - Regulasi dan Bimbingan Masyarakat.
• Kementerian Komunikasi dan Digital RI - Perlindungan Konten Digital.
• Portal Informasi Hukum - Pasal Penipuan Kekuatan Gaib.

Related Posts