Perkembangan LPH UPT BSKJI Kemenperin Republik Indonesia

Pernahkah Anda terpikir bagaimana sebuah bangsa harus bersikap terhadap pengungsi asing tanpa mengorbankan keamanan nasional? Atau bagaimana cara menjalin hubungan bisnis dengan negara lain tanpa harus "menjual diri"? Jauh sebelum konsep National Security modern menjadi perdebatan dunia, Surat Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji) telah menetapkan aturan emas: Berbuat baiklah kepada siapa saja yang damai, tetapi jangan pernah membocorkan rahasia negaramu kepada lawan.

Memasuki Januari 2026, Indonesia tengah memperkuat kedaulatan digital dan pengawasan perbatasan melalui teknologi biometrik. Siapa sangka, prinsip dalam surat ini kini menjadi "ruh" bagi hukum imigrasi dan intelijen kita. Mari kita bedah bagaimana Surat ini menjaga kedaulatan Anda!

1. Diplomasi "Bebas Aktif": Adil Tanpa Pandang Bulu (Ayat 8)

Dalam ayat 8, Allah SWT memberikan mandat luar biasa bagi hubungan internasional: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu."

• Penerapan di Indonesia 2026: Prinsip ini searah dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di tahun 2026, Indonesia tetap konsisten dengan politik Bebas Aktif.
• Analisis Hukum: Sebagaimana perintah Al-Mumtahanah, Indonesia menjalin kerja sama ekonomi dengan negara mana pun—baik Barat maupun Timur—selama mereka tidak melakukan agresi militer atau merusak kedaulatan wilayah NKRI. Keadilan dalam perdagangan internasional adalah wujud nyata dari ayat ini.

2. Skrining Pengungsi: Uji Loyalitas di Perbatasan (Ayat 10)

Surat ini dinamai "Al-Mumtahanah" karena adanya perintah untuk "menguji" (imtihan) para wanita yang datang mengungsi ke Madinah. Tujuannya jelas: memastikan mereka benar-benar pengungsi yang butuh perlindungan, bukan mata-mata.

• Implementasi Keimanan & Keamanan 2026: Prosedur ini diterjemahkan dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
• Detail Khusus: Di tahun 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat Skrining Keamanan menggunakan teknologi AI untuk memverifikasi latar belakang pengungsi asing. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kemanusiaan, namun tetap harus waspada agar stabilitas nasional tidak terganggu oleh infiltrasi pihak luar, persis seperti instruksi ayat 10.

3. Perlindungan Rahasia Negara: Anti-Spionase (Ayat 1)

Ayat pertama surat ini memperingatkan orang beriman agar tidak menjadikan musuh negara sebagai kawan setia dengan membocorkan berita-berita rahasia secara sembunyi-sembunyi.

• Keamanan Siber & Intelijen 2026: Nilai ini menjadi fondasi bagi UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
• Aksi Nyata: Di era 2026, di mana perang data semakin masif, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bertugas melindungi rahasia negara dari pembocoran data (data leak) oleh oknum internal yang bekerja sama dengan pihak asing. Membocorkan data rahasia negara bukan hanya pengkhianatan terhadap konstitusi, tetapi juga pelanggaran berat terhadap etika keamanan yang diajarkan Al-Mumtahanah.

4. Syarat Menjadi Warga Negara yang Berintegritas (Ayat 12)

Ayat 12 berisi syarat "Baiat" atau janji setia, yang mencakup larangan mencuri, berzina, hingga menyebarkan fitnah (buhtan).

• Kewarganegaraan Indonesia 2026: Syarat moral ini tercermin dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
• Implementasi: Untuk menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi), seseorang harus memiliki rekam jejak yang bersih dari pidana. Janji setia kepada NKRI di tahun 2026 menekankan pada integritas sosial: tidak menyebarkan fitnah atau hoaks yang dapat memecah belah bangsa, sejalan dengan poin akhir dalam janji setia di Surat Al-Mumtahanah.

Kesimpulan: Menjaga Batas, Menjaga Keadilan

Surat Al-Mumtahanah mengajarkan kita bahwa menjadi bangsa yang baik tidak berarti menjadi bangsa yang lemah. Kita diperintahkan untuk adil dan ramah kepada dunia, namun tetap tegas dan waspada di perbatasan. Indonesia di tahun 2026 terus berupaya menjadi negara yang bermartabat dengan menyerap nilai-nilai ketuhanan ini ke dalam sistem keamanan dan diplomasi nasional.

Citations

• CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Source: https://alllabstoday.com/
• Kementerian Luar Negeri RI - Politik Luar Negeri Indonesia.
• Direktorat Jenderal Imigrasi - Regulasi Pengungsi & Visa.
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) - Perlindungan Rahasia Data.
• Database Peraturan JDIH Nasional - Undang-Undang Kewarganegaraan.

Related Posts